Senin, Juni 17, 2019

Tahun 2010

Tahun 2010, Aceh memasuki babak baru dimana telah terpilihnya para anggota Legislatif yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Hadirinya para wakil rakyat yang dipilih langsung dan menangnya Partai Aceh yang merupakan transformasi dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM), membuat keadaan sosial politik di Aceh semakin menarik untuk melihat arah demokrasi Aceh.

Untuk mensinergikan ide-ide masyarakat sipil Aceh dan masyarakat politik, guna mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan politik dan membangun wacana demokrasi yang pro rakyat, Katahati Institute bekerjasama dengan Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI) menyusun program multistakeholder meeting yang membahas berbagai perkembangan dinamika politik kekinian Aceh dan membangun wacana/kajian subtansi dan resolusi dalam memajukan demokrasi Aceh.
Program ini adalah untuk membangun kesepahaman masyarakat sipil di Aceh dalam memajukan demokrasi serta meningkatkan kajian tentang Aceh dalam penguatan sistem politik. Lewat program ini juga didorong untuk melakukan uji materil pasal 256 Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang hanya memberikan kesempatan kepada calon perseorangan hanya dapat mengikuti Pilkada hanya satu kali. rangkaian kegiatan ini bekerjasama dengan TIFA Foundation yang dilaksanakan pada Mei 2010.

Inisiasi Pembentukan Taskforce Pelayanan Publik Aceh.
Katahati menggelar program Taskfore Pelayanan Publik Aceh. Program ini untuk membangun jaringan kerja pelayanan public di Aceh dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang pro terhadap kepentingan rakyat. Lewat program ini taskforce memberikan masukan terhadap berbagai rancangan kebijakan/ qanun yang menjadi prioritas legislatif. Rangkaian pertemuan untuk membahas dan mendapat input terhadap racangan qanun tersebut dilakukan dengan berabagi pihak dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada legislatif Aceh. Persoalan pelayanan publik di Aceh disadari masih menyisakan beberapa persoalan di mulai dari regulasi hingga budaya layanan.

Merespon persoalan inilah kemudian Katahati Intitute menginisiasi pembentukan Task Force Pelayanan Publik dengan beberapa elemen Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Aceh lainnya serta melibatkan elemen pengambil kebijakan. Task Force melakukan serangkaian kegiatan dengan melakukan kajian identifikasi isu pelayanan publik guna mendorong kebijakan yang lebih pro rakyat, mendorong penguatan peran serta masyarakat sipil dengan mengembangkan rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada pengambil kebijakan untuk mendorong peningkatkan kualitas pelayanan dalam pemenuhan hak-hak dasar rakyat.

Selain itu, Task Force juga melakukan upaya-upaya untuk mendorong peran serta masyarakat sipil dalam pencapaian perwujudan tata pemerintahan yang demokratis dengan mendorong kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan dan pemantauan kebijakan di Aceh. Task Force melakukan serangkaian kegiatan dalam bentuk diskusi dan kajian untuk identifikasi isu terhadap pelayanan publik dengan mengembangkan rekomendasi kebijakan. Berangkat dari identifikasi persoalan inilah kemudian task force menghasilkan sejumlah rekomendasi yang telah diserahkan kepada legislatif Aceh/Dewan Perwakilan Rakyat (DPRA) Aceh dan eksekutif sebagai salah satu masukan dalam proses pembuatan kebijakan. Beberapa isu yang menjadi pembahasan Task force adalah: (1). Isu Partisipasi Publik dalam proses Pembuatan Qanun; (2). Isu Pendidikan; (3) Isu Kesehatan; dan (4). Isu Penanggulangan Bencana.

Rangkaian pertemuan dengan multistakeholders terus dikembangkan termasuk serangkaian pertemuan refleksi akhir tahun, dengan tajuk Kebijakan Publik: Bukan alat Kampanye Politik” kegiatan ini diinisasi oleh Katahati Intitute bersama mitra strategis Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong dan mengkritisi berbagai produk kebijakan, sebagai bagian untuk memberikan masukan dari public atas pelaksanaan kebijakan pemerintahan Aceh.

Program task force kajian pelayanan public ini bekerjasama dengan International Republican Institute, yang berlangsung sejak Juni-Desember 2010 dengan dukungan pendanaan sebesar Rp. 90.000.000.