Minggu, Mei 26, 2019

Tahun 2011

Katahati Institute pada tahun 2011 mendorong langkah awal menuju masyarakat Aceh yang terbuka, demokratis dan akuntabel. Sejak awal Februari 2011 disaat pembahasan awal mengenai pembentukan Komisi Informasi Publik berdasarkan mandatnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sejak saat itu Katahati Institute bersama sejumlah LSM bersepakat untuk ambil peran dalam mendorong dan melakukan advokasi serta monitoring pembentukan Komisi Informasi Publik di Aceh. Pembahasan dan strategi lajutan terus ditumbuhkembangkan dengan diskusi- diskusi yang mulai masih terus lakukan sebagai upaya mengembangkan jaringan dengan berbagai kompenen lainnya untuk secara bersama-sama akif melakukan advokasi sebagai wujud kongkrit kepedulian masyarakat sipil Aceh untuk menjamin pembangunan Aceh yang berkelanjutan, transparan dan akuntabel.

Menyadari pentingnya era keterbukaan informasi guna meningkatkan partisipasi berbagai komponen masyarakat Aceh dalam mengisi pembangunan dengan penyediaan data-data publik terhadap progres pembangunan. Kebebasan informasi terutama dalam mendapatkan hak akses informasi dari berbagai sumber dan penyedia merupakan nilai dasar dalam kehidupan berdemokrasi. Karena itu kebebasan memperoleh informasi bagi masyarakat menjadi salahsatu dasar peningkatan partisipasi dari masyarakat, mengingat ketersediaan informasi yang memadai disadari tentunya akan dapat mendorong masyarakat untuk lebih mampu berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan secara efektif dan berarti untuk proses pembangunan Aceh yang berkelanjutan.

Menyikapi proses pembentukan Komisi Informasi Aceh yang sedang berlangsung saat ini, sekumpulan organisasi masyarakat sipil Aceh mengagas sebuah koalisi untuk memaksimalkan proses seleksi dan mendorong transparansi proses seleksi Komisi Informasi Aceh, berharap proses ini bisa berlangsung tanpa intervensi dari pihak manapun dan dilaksanakan dengan terbuka, efisien, independen dan bertanggung jawab.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sejak 30 April 2010, UU KIP ini secara khusus menjamin hak rakyat dalam memperoleh informasi publik serta mengatur kewajiban-kewajiban badan publik dalam mengelola informasi publik dan mempunyai amanat untuk Pembentukan Komisi Informasi. Keterbukaan informasi merupakan salahsatu jaminan atas penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance, dan kewajiban badan publik membuka akses terhadap informasi publik.

Berbagai inisiatif-inisiatif terus dilakukan oleh Katahati Institute dilakukan dengan melakukan advokasi, kampanye dan monitoring proses pembentukan Komisi Informasi Aceh. Hingga dengan membentuk Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Informasi Publik Aceh (KKIP) Aceh pada 1 Juni 2011 yang terdiri dari sekitar 30 lembaga beragam organisasi masyarakat sipil Aceh dan organisasi profesi dan media, dengan memandatkan Katahati Institute sebagai Host Koalisi.

Koalisi mempunyai agenda utama: Melakukan monitoring terhadap proses pembentukan Komisi Informasi Aceh, Koalisi kemudian menyepakati untuk ambil bagian melakukan proses rekam jejak terhadap calon anggota /kandidat Komisi Informasi Aceh, serta melakukan rangkaian kegiatan sebagai upaya mendorong inisiatif publik dalam meningkatkan dan mendapatkan hak akses informasi.

Dimasa depan diharapkan koalisi dapat menjadi bagian dari media kontrol terhadap implementasi UU KIP, banyak persoalan yang membentang ke depan terkait implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Tantangannya juga bagaimana UU ini dapat dimanfaatkan oleh publik baik melalui Komisi Informasi Aceh (KIA) agar bisa lebih meningkatkan transparansi kinerja badan publik dalam memberi informasi kepada masyarakat, dan masyarakat akan menjadi lebih mudah untuk mengakses berbagai informasi yang memang patut dan menjadi hak untuk diketahui.

Berbagai inisiatif terus dilakukan termasuk melakukan sosialisasi, kampanye dan pelatihan kepada jaringan masyarakat sipil Aceh bahkan melakukan monitoring serta rekam jejak terhadap calon anggota komisiener Komisi Informasi Aceh (KIA).

Katahati Institute bersama sejumlah OMS lain bertindak sebagai motor utama dalam KKIP Aceh yang aktif memperjuangkan proses pembentukan Komisi Informasi Aceh dan mendukung gerak Komisi Informasi bersama mitra-mitranya yang tergabung dalam Koalisi Keterbukaan Informasi Publik (KKIP) Aceh. Lewat jaringan inilah kemudian tingkatan advokasi terus dikampanyekan untuk mendesak legislatif untuk segera melakukan fit and proper test guna terbentuknya Komisi Informasi Aceh. Langkah-langkah kongkrit dilakukan dengan melakukan debat publik para kandidat calon komisioner Komisi informasi Aceh hal ini dilakukan untuk melakukan kontrak politik antara OMS dan Legislatif terhadap proses fit and proper test yang transparan dan kredibel serta bebas kepentingan.

Advokasi yang dilakukan oleh Koalisi akhirnya membuahkan hasil dengan telah terbentuknya dan Penetapan Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA) periode 2012-2016. Program ini mendapatkan dukungan pendanaan oleh LOGICA2, dengan durasi waktu sejak Mei-Desember 2011 dengan dukungan pendanaan sebesar Rp. 189.200.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).