Minggu, Mei 26, 2019

Tahun 2012

Pada tahun itu hingar-bingar suasana politik di Aceh menjelang pelaksanaan Pemilukada Aceh mulai tampak. Perdebatan kalangan elit politik menyangkut mekanisme dan aturan pemilukada semakin mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi mencabut pasal 256 UUPA yang memperbolehkan hadirnya calon independen. Akibat perdebatan kalangan elit politik di Aceh membuat pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada Aceh yang sedianya dilakukan pada pertengahan 2011, ditunda sampai empat kali dan baru dapat digelar pada April 2012.

Untuk mendukung proses Pemilukada Aceh, Katahati Institute ikut melakukan pemantauan Pemilukada. Program pemantauan itu difokuskan pada persoalan hak pilih warga Negara. Lokasi pemantauan dilakukan di lima Kabupaten/Kota yakni Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, dan Bener Meriah. Program pemantauan Pilkada ini bekerjasama dengan Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI).

Sementara untuk mengisi pesta demokrasi Pemilukada Aceh 2012 dan terjaminnya hak-hak para pemilih, Katahati Institute ikut melakukan pemantauan Pemilukada Aceh 2012. Pemantauan ini untuk mengukur terjaminnya hak pilih warga negara dalam proses pelaksanaan tahapan Pemilukada Aceh 2012. Kegiatan pemantaun ini terfokus pada pemenuhan hak pilih warga negara yang kemudian dituangkan dalam laporan pemantauan Pemilukada Aceh 2012.

Program Penguatan Pilkada Aceh 2012.
Untuk upaya peningkatan kualitas Pilkada Aceh 2012, pada tataran ini Katahati Institute mengambil spesialisasi untuk pengauatan aktor politik dengan memproduksi Video Panduan Saksi Pasangan Calon Pilkada dan buku panduan saksi. Pembuatan video dan buku panduan ini didedikasikan untuk upaya peningkatan pemahaman para pihak, program multimedia ini mendorong saksi dan para pihak aktor konstenstan pilkada untuk memahami peran KPPS sebagai penyelanggara di TPS.

Buku dan video ini kemudian didistribusikan ke 23 kabupaten/kota juga kepada seluruh pasangan calon kepala daerah baik pasangan calon gubernur dan pasangan calon bupati serta walikota.

Program multimedia tersebut diharapkan dapat membantu para saksi pasangan calon di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang merupakan penjabaran teknis berdasarkan aturan hukum pilkada.

Selain itu salah satu kegunaan panduan saksi secara visual (video), mudah dipahami, mudah dipraktekkan, karena dipandu dengan buku panduan serta adanya panduan visual yang dapat langsung praktek, melihat hal yang nyata dan focus kepada pembahasan tertentu.

Dengan adanya panduan multimedia ini diharapkan seluruh saksi pasangan calon dan para pihal lainnya dapat memahami tugas dan kewajibannya dalam melakukan perannya masing-masing, agar kecurangan dalam proses pemungutan suara dapat diperkecil.

Sehingga keseluruhan proses penyelanggaraan pilkada harus dilakukan secara profesional, bertangngujawab dan bertanggunggugat, baik oleh penyelenggara, pengawas pilkada dan para kandidat peserta pilkada.

Hasil dari semua kerja yang telah dilakukan Katahati Institute tentunya belum maksimal. Untuk itu Katahati Institute terus berupaya melahirkan gagasan, pikiran dan program yang dapat berguna bagi masyarakat. Katahati Institute terus berupaya tumbuh untuk dan menghasilkan serta berbuat yang terbaik untuk masyarakat Aceh. Sebab Katahati Institute lahir karena andil dan peran dari masyarakat Aceh.

Katahati Institute menggandeng IRI- International Republican Institute dalam pembuatan video dan buku panduan bagi saksi ini dengan total dukungan pembiayaan sebesar Rp. 93.250.000,- (USD 10,255.14) Buku Panduan sebesar Rp. 66.000.000,- (USD 7,521.13), dengan total program multi media ini dengan total donasi sebesar Rp. 159.250.000.000,-

Pengembangan Wacana Demokrasi Aceh
Program ini merupakan bagian dari pembaharuan demokrasi Aceh dengan kesadaran penuh akan perlunya “pengisian” ruang dan kelembagaan demokratisasi Aceh dalam masa perdamaian. Termasuk mendorong tetap tumbuh dan berkembangnya wacana (discourse) demokrasi berkelanjutan di Aceh yang sempat terhenti karena stagnasi dan dominasi politik sepihak. Demokrasi sebagai media perwujudan kesejahteraan seakan dihambat akibat ketidaksinambungannya antara komitmen politik para kepala daerah dan politisi dengan mekanisme perencanaan yang cenderung teknokratik.

Program ini juga dirancang sebagai media konsolidasi antar berbagai elemen pro demokrasi untuk melakukan pengawalan proses transaksi politik . Sinergisasi dan berbagi peran dari para aktor dianggap akan mampu mendorong keseimbangan wacana demokrasi sehingga mampu memposisikan rakyat tidak hanya sekedar bertindak sebagai pemilih aktif namun diharapkan mampu bertransformasi menjadi warganegara aktif dalam berbagai ruang dan dimensi pembangunan.

Diharapkan sebagai sebuah kontribusi dalam Pembangunan Demokrasi Aceh untuk Kesejahteraan diakhir masa program akan tersedia sebuah dokumen Rancang Bangun Demokrasi Aceh yang akan mampu menjadi media konsolidasi berkelanjutan bagi para aktor pro demokrasi, alat ukur indicator demokratisasi Aceh, serta berfungsi sebagai acuan dan panduan alternatif dalam perwujudan kesejahteraan warga Aceh.

Rangkaian Kegiatan yang telah dilakukan:
Pertemuan reguler diskusi dengan aktor OMS di wilayah intervensi program untuk mendorong Sinergisasi agenda demokrasi Aceh. Proses sinergisasi agenda demokrasi masyarakat sipil, baik dengan masyarakat sipil sendiri maupun dengan pemerintah. Demokrasi Aceh dengan tujuan mensinergiskan agenda demokrasi Aceh lima tahun ke depan.

Agenda-agenda kerja penguatan isu-isu demokrasi Aceh; Tantangan dan hambatan dalam penguatan demokrasi Aceh; Kebutuhan dan dukungan penguatan demokrasi Aceh; serta Mekanisme dan strategi sinergisasi agenda kerja demokrasi Aceh. penerbitan opini publik yang bekerjasam dengan media cetak. penulisan buku rancang bangun demokrasi Aceh.
Program ini akan bergerak dalam batasan wilayah tertentu yaitu di Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, dan Bener Meriah untuk proses pemilihan Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota serta pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur. Dengan alasan ketersinambungan dengan berbagai aktifitas yang telah dilaksanakan oleh OMS Aceh selama ini. Pemilihan wilayah kerja juga dianggap mampu merepresentasikan keseimbangan wilayah dan dampak program.

Program ini bekerjasama dengan Aceh Judicial Monitoring Institute dengan supporting pendanaan dari TIFA sebesar Rp. 482.905.000,- dengan durasi pelaksanaan sejak September 2011 hingga September 2012.